PILARMEDIA.ID, BONE – Dinas Sosial dan DPRD Kabupaten Bone melaksanakan konsultasi ke Kementerian Sosial sekaitan dengan 31.658 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terancam tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hasilnya pun akan tercover semua secara bertahap.
“Tahap pertama penyaluran sebanyak 28.031 KPM. Tahap kedua sebanyak 27.643 KPM. Saat ini PT Pos sementara menyusun jadwal tahap kedua setelah itu menyusul tahap ketiga yang sisanya,” kata Plt Kepala Dinas Sosial Bone, Andi Mappangara kepada Minggu (27/2/2022)
Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan mengambil alih penyaluran program BPNT dengan menggandeng PT Pos Indonesia. Sebelumnya penyaluran dilakukan oleh Bank Mandiri. Namun, banyak permasalahan penyaluran bantuan di Bumi Arung Palakka sebelumnya.
Penyaluran bantuan tunai mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Per bulannya KPM menerima Rp200 ribu atau selama tiga bulan langsung Rp600 ribu. Dan tidak lagi menggunakan sistem mesin EDC (Electronic Data Capture). Pembayaran langsung tunai kepada KPM.
Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi menambahkan, KPM itu bisa belanjakan dimana saja. Pembelanjaan tidak ada lagi e-warung, namun disarankan belanja untuk bahan-bahan pokok.
“Dia (KPM) terima di termin awal ini sebanyak Rp600 ribu untuk tiga bulan. Menurut Kemensos sengaja dikasih begini, agar tidak ada lagi dominan suplier, dan menghapuskan ribetnya sistem penyaluran, sekaligus memutus mata rantai kongkalikong,” ucapnya.
Dikatakan politisi Golkar itu, saat konsultasi dengan Kemensos kemarin sekaitan pendataan yang masih jalan terus. Yang terkirim sampai saat ini sebanyak 55.000 KPM, masih kurang hampir 4.000 lebih KPM.
“Dan itu masih berproses. Sampai hari ini aman,” tambahnya.
Diketahui, sebanyak 31.658 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terancam tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data dari Dinas Sosial Kabupaten Bone berbeda dengan data di PT Pos Indonesia.
Data KPM di Bone akhir Desember lalu sebanyak 59.689. Sedangkan KPM yang akan disalurkan PT Pos Indonesia sebanyak 28.031. Artinya ada 31.658 KPM yang tidak terdaftar lagi.
“Data jumlah penyalurannya dari pusat memang sedikit karena sistem bertahap kami hanya menindak lanjuti saja. Secara mekanisme pembayaran Bansos melalui loket kantor pos, komunitas dan antar langsung ke rumah KPM untuk tiga bulan , Januari hingga Maret masing-masing Rp200 ribu perbulan dalam bentuk tunai,” kata Kepala Cabang Watampone PT Kantor Pos Indonesia, Firman.
Justang Muhammad
