News

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan mengedepankan asas pemerataan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa adanya perbedaan perlakuan antarwilayah.

“Kita akan membangun tanpa membeda-bedakan. Semua wilayah akan mendapat perhatian sesuai kemampuan anggaran yang kita miliki,” tegasnya.

Ia menilai keberadaan dokumen IAD akan menjadi instrumen penting dalam mendukung mitigasi bencana, perlindungan sumber daya alam, hingga penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah.

“Perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen menjaga bentang lahan Kabupaten Bone. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga kelompok perhutanan sosial harus berjalan bersama agar pembangunan ekonomi tetap berlangsung tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Andi Akmal.

Sementara itu, Danrem 141/Toddopuli Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan nasional.

“TNI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional. Kehadiran infrastruktur seperti ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah pelosok,” katanya.

Andi Akmal juga menegaskan bahwa Bone memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi gabah Kabupaten Bone pada periode Januari–April mencapai sekitar 315 ribu ton gabah kering giling yang menghasilkan sekitar 183 ribu ton beras.

“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Bone memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan Sulawesi Selatan. Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar produksi, distribusi, dan stabilitas harga tetap terjaga secara berkelanjutan,” katanya.

“Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Andi Akmal Pasluddin.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi harus terlihat dari penurunan angka kemiskinan secara nyata dari tahun ke tahun.