PILARMEDIA.ID, BONE — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Semester I pada Rabu (7/10/2026).
Rapat tersebut dibuka secara resmi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Hj. Fatmawati Rusdi, yang juga Ketua TPPS Provinsi Sulsel. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., selaku Ketua TPPS Kabupaten Bone, bersama para wakil bupati/wali kota yang juga Ketua TPPS kabupaten/kota se-Sulsel serta stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Fatmawati mengapresiasi kehadiran para Ketua TPPS bersama jajaran stakeholder yang terlibat langsung dalam penanganan stunting. Ia menilai, kehadiran dan kerja bersama seluruh pihak menjadi modal penting untuk memastikan program berjalan efektif hingga tingkat paling bawah.
“Yang hadir langsung sebagai Ketua TPPS bersama stakeholder terkait tentu menjadi perhatian dan apresiasi dari saya. Insentif atau dukungan yang ada nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, bantuan, maupun kebutuhan lain yang mendukung percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, kondisi kesehatan anak-anak di Sulsel terus menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, persoalan sarana pendukung di lapangan juga tidak boleh diabaikan, terutama peralatan yang digunakan untuk mengukur dan memastikan kondisi anak secara akurat.
“Saya pernah berkunjung dan menemukan alat yang digunakan bermasalah atau rusak. Karena itu, saya minta setiap puskesmas mendata peralatan yang rusak dan membuat berita acaranya. Data tersebut penting agar bisa kita anggarkan. Tanpa alat yang baik, kita akan kesulitan mendapatkan data yang akurat,” tegasnya.
Fatmawati menekankan, akurasi data menjadi salah satu kunci dalam menentukan kebijakan penanganan stunting. Karena itu, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu instansi.
“Kita tidak boleh ego sektoral. Persoalan stunting ini harus kita selesaikan bersama dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat. Dengan koordinasi multisektor, kita optimistis penurunan stunting dapat terus diwujudkan meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menyatukan persepsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menentukan langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Rapat ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen kita, sehingga setiap upaya percepatan penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Sementara itu, saat mendapat giliran memaparkan kondisi penanganan stunting di Kabupaten Bone, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan perkembangan yang cukup positif. Data TPPS Bone menunjukkan, jumlah kasus stunting pada Januari 2026 tercatat sebanyak 608 anak. Angka tersebut menurun menjadi 370 anak hingga September 2026. Secara persentase, angka stunting juga mengalami penurunan dari 1,48 persen pada Januari menjadi 1,04 persen pada September 2026.
“Alhamdulillah, berdasarkan data yang kami miliki, kasus stunting di Bone terus mengalami penurunan. Dari 608 anak pada Januari 2026, sampai September turun menjadi 370 anak. Persentasenya juga turun dari 1,48 persen menjadi 1,04 persen,” ungkap Andi Akmal.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bone telah membangun komitmen bersama seluruh jajaran dalam penanganan stunting. Bahkan, komitmen tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dan kesepakatan bersama agar setiap pimpinan bertanggung jawab terhadap capaian di wilayahnya.
“Bersama bapak Bupati Bone, kami sudah membuat MoU dan kesepakatan bersama. Komitmennya jelas, kalau persoalan stunting tidak diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan, maka pimpinan harus siap dievaluasi atau diganti. Ini bentuk keseriusan kami agar penanganan stunting tidak hanya menjadi program di atas kertas,” tegasnya.
Selain intervensi kesehatan, Bone juga memperkuat pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui kerja sama dengan Baznas berupa bantuan sembako yang dilakukan dari desa ke desa, disertai sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari upaya mencegah munculnya persoalan stunting sejak hulu.
“Penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah. Kita juga bergerak dari hulu, termasuk melalui kerja sama dengan Baznas dari desa ke desa serta sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini. Kalau pencegahan kita kuatkan, maka potensi stunting di masa mendatang juga bisa ditekan,” jelasnya.
Andi Akmal menambahkan, pemerintah juga memastikan anak yang membutuhkan penanganan medis dapat segera mendapatkan pelayanan. Puskesmas bersama aparat setempat diarahkan untuk bergerak cepat membawa anak yang sakit ke rumah sakit apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kami ingin tidak ada anak yang terlambat mendapatkan penanganan. Jika ada yang sakit dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut, kepala puskesmas bersama aparat setempat harus segera membawa ke RSUD. Kami juga siap jika capaian Bone harus diukur dan diverifikasi sesuai data yang kami sampaikan,” pungkasnya. (z/a)
