Bupati mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan dasar lainnya, termasuk kesehatan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat kesehatan, tetapi pelayanan menjadi terkendala hanya karena ada persoalan administrasi kependudukan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus bergerak cepat,” katanya.
