High Level Meeting TPID Zona II Digelar di Bone, Wabup Andi Akmal Tekankan Penguatan Strategi 4K Kendalikan Inflasi

PILARMEDIA.ID, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulawesi Selatan yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng, dan Sinjai.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung PKK Kabupaten Bone, Jalan H.A. Mappanyukki, Watampone, Kamis (2/7/2026).

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan menyebut Kabupaten Bone merasa terhormat dipercaya menjadi penyelenggara pertemuan tersebut.

“Selamat datang di Kabupaten Bone. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dipercaya menjadi tuan rumah High Level Meeting TPID Zona II Sulawesi Selatan. Semoga forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Akmal.

Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata menjaga angka statistik, melainkan bagian penting dalam melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, menjaga kelompok rentan, menciptakan kepastian bagi dunia usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tantangan ekonomi global, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas pangan mengharuskan seluruh daerah memperkuat koordinasi melalui implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Sulawesi Selatan masih berada pada level yang relatif terkendali. Meski demikian, sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, beras, telur ayam ras, dan komoditas hortikultura lainnya masih berpotensi memicu gejolak harga akibat faktor cuaca, distribusi, serta keseimbangan produksi dan permintaan.

Andi Akmal juga menegaskan bahwa Bone memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi gabah Kabupaten Bone pada periode Januari–April mencapai sekitar 315 ribu ton gabah kering giling yang menghasilkan sekitar 183 ribu ton beras.

“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Bone memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan Sulawesi Selatan. Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar produksi, distribusi, dan stabilitas harga tetap terjaga secara berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bone juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang secara konsisten menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building TPID sebagai upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam mengendalikan inflasi berbasis data.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, mengatakan inflasi Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Namun, memasuki semester kedua tahun ini seluruh daerah diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah komoditas pangan.

“Kita patut bersyukur karena inflasi Sulawesi Selatan masih relatif terjaga. Namun memasuki semester kedua tahun ini kita tidak boleh lengah. Komoditas pangan tetap harus menjadi perhatian utama agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Firman menjelaskan, inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen, meningkat dibandingkan Mei yang berada pada angka 0,09 persen. Karena itu, Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen perkembangan inflasi sekaligus mengevaluasi kinerja TPID kabupaten/kota.

“Kami berharap TPID di seluruh daerah semakin memperkuat koordinasi dan inovasi sehingga Sulawesi Selatan kembali mampu meraih prestasi nasional dalam penghargaan TPID. Yang terpenting adalah bagaimana pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

High Level Meeting tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang pada kesemoatan tersebut diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring melalui virtual zoom.

Dalam arahannya, Jufri menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi sekadar membaca angka inflasi, melainkan memastikan seluruh langkah pengendalian berjalan efektif di lapangan.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka inflasi, tetapi bagaimana langkah-langkah pengendalian benar-benar dilaksanakan secara konsisten melalui pemantauan pasar, gerakan pangan murah, subsidi harga, serta evaluasi rutin di setiap daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama TPID selama ini rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri setiap pekan. Selain itu, daerah juga diwajibkan melaporkan sembilan langkah konkret penanganan inflasi kepada pemerintah pusat.

Menurut Jufri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2025–2027 sebagai pedoman bersama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, hingga belum terintegrasinya data harga dan pasokan pangan.

“Kerja sama antardaerah menjadi kunci. Ada daerah yang surplus komoditas tertentu, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Karena itu distribusi harus diperkuat agar pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan High Level Meeting TPID Zona II.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bone yang telah memfasilitasi pelaksanaan High Level Meeting ini. Pengendalian inflasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan daerah karena hasil pertumbuhan ekonomi akan sangat dirasakan masyarakat apabila inflasi tetap terkendali,” tuturnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian bawang merah kepada Kelompok Tani Maccolli Loloe, Kabupaten Bone, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian padi kepada Kelompok Tani Aggattungeng Loloe, Kabupaten Soppeng.

Turut hadir Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Cabang Perum BULOG Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai, anggota TPID Zona II Sulawesi Selatan, serta para tamu undangan lainnya. (z/a)