WAJO – Beredar video di media sosial memperlihatkan Calon Wakil Bupati Wajo, Amran SE mengaku telah membayar utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo senilai Rp60 miliar.
“Wajib saya selesaikan. Kita bayangkan uang Rp60 miliar yang seharusnya dipakai Masyarakat Wajo saya harus selesaikan, kalau saya tidak selesaikan, kami berdua diperiksa terus sama Inspektorat, BPK bahkan KPK akan datang ke Kabupaten Wajo,” ujar Amran dalam video yang berdurasi 54 detik itu.
Lanjut, kata dia cara menyelesaikan hal tersebut dengan mengalihkan anggaran pembangunan untuk dipakai melunasi hutang yang ada saat itu.
“Bagaimana cara kami menyelesaikan, dimana ambil uang, yakni dengan mengalihkan anggaran pembangunan tahun 2019 saat kami dilantik untuk dipakai bayar hutang dulu,” lanjutnya.
“Akan tetapi kami mau lari kencang pada tahun 2020. Tapi apa yang terjadi ada Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah membatalkan kegiatan di daerah dan anggarannya ditarik kembali untuk membiayai Covid-19 itu,” sambungnya.
Pernyataan Amran SE di atas, lagi-lagi berbeda dengan data yang ada di tahun 2018.
Musababnya, hal itu pernah dibantah oleh Ketua DPRD Wajo periode 2014-2019, Yunus Panaungi.
Bahkan, menilik data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023, pemerintahan Amran Mahmud-Amran SE (Pammase) belum melunasi utang sebesar Rp24 miliar hingga berakhir masa jabatannya, pada Februari 2024.
Sehingga PJ Bupati Wajo, Andi Bataralifu diharuskan menyelesaikan utang Pemkab Wajo yang jatuh tempo pada tahun 2024.
Utang tersebut merupakan cicilan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Olehnya itu, Pemerhati kebijakan publik, Andi Gusti Makkarodda menyayangkan pernyataan Amran SE lewat video yang beredar.
“Kita sayangkan pernyataan Amran SE sebagai mantan wakil Bupati yang tidak memahami data dengan baik,” ujarnya kepada awak media, Minggu (24/11/2024)
“Sebaiknya sebagai mantan pejabat daerah tidak mencari kambing hitam atas kegagalannya dalam menjalankan pemerintahan namun disisi lain malah menyembunyikan fakta sesungguhnya,” tandasnya.
