PILARMEDIA.ID, GOWA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Anti Korupsi 2022 di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/6/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
“Kami hadir di Desa Pakkatto ini dalam kegiatan launching kick off desa anti korupsi. kita sangat memahami bahwa begitu penting peran desa untuk bisa bebas korupsi,” katanya.
Firli menyebut, pemerintah mengucurkan anggaran dana desa kurang lebih Rp468 triliun, dan dana itu harus dipastikan untuk membangun desa. KPK prihatin dengan banyaknya kejadian yang menimpa kepala desa dan perangkat desa.
“Ada 601 perkara korupsi yang melibatkan perangkat desa dan kepala desa. KPK berkepentingan dengan kegiatan ini untuk melibatkan kades, kita tidak mau ada kades yang terjebak kasus korupsi,” tambahnya.
Firli mengutarakan, jika melihat fakta korupsi, setiap tahapan bisa saja terjadi korupsi mulai, perencanaan, aplikasi anggaran, saat pelaksanaan, saat pengesahan dan pengawasan.
“Yang paling banyak terkait pengadaan jasa, perizinan dan jual beli jabatan. ini yang menjadi perharian kita. Makanya itu kita harus pastikan bahwa kades harus menyusun rencana kerja, dan penggunaan anggaran itu sendiri. pertanggungjawabannya harus benar, tidak asal-asalan,” tegas Firli.
KPK berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Hadir dalam kick off tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan Gubernur lainnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Bupati Gowa Adnan Purichta. (just)
