PILARMEDIA.ID, MAKASSAR – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, Jumat (13/2/2026).
HLM digelar dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan langkah strategis antara TPID dan TP2DD Provinsi bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Menjelang Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan,” pertemuan ini menjadi forum strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi, para bupati/wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam sambutannya menegaskan bahwa HLM bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dan mengapresiasi kinerja TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone siap memperkuat sinergi bersama TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang HBKN.
“Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kami siap memperkuat sinergi bersama TPID dan TP2DD guna memastikan inflasi tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah juga terus didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah terus kami dorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
Menurutnya, melalui kolaborasi dan koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota, pengendalian inflasi dapat berjalan optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan. (z/a)*
