PILARMEDIA.ID, BONE – Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2026, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone ini, diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar.
Hadir Kepala Balai Besar POM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, S.Si., Apt., beserta jajaran, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan sekolah dan desa yang menjadi lokus percontohan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPOM yang menetapkan Kabupaten Bone sebagai lokus kegiatan nasional tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPOM yang telah menetapkan Kabupaten Bone sebagai lokus kegiatan. Ini bukan hal yang ringan, melainkan sebuah kepercayaan besar yang harus kita syukuri sekaligus kita maknai sebagai tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan masyarakat kita,” ujar Andi Akmal.
Ia menegaskan, Bone tidak boleh hanya berbangga sebagai daerah penghasil pangan. Lebih dari itu, pangan yang dihasilkan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.
Menurutnya, kualitas manusia sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Karena itu, intervensi terhadap ibu hamil dan anak harus terus diperkuat.
“Kita memahami bahwa kualitas hidup seseorang hingga dewasa sangat ditentukan sejak fase awal kehidupannya. Itulah sebabnya program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi anak menjadi sangat penting, karena dari sanalah fondasi generasi yang sehat dan cerdas dibangun,” tegasnya.
Wabup juga secara terbuka mengakui bahwa angka stunting di Kabupaten Bone masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Berdasarkan data 2025, prevalensi stunting masih berada di kisaran 26 persen.
“Artinya, dari sepuluh anak kita, sekitar dua sampai tiga anak mengalami stunting. Ini adalah alarm serius bagi kita semua. Dengan kerja bersama dan komitmen lintas sektor, kita optimistis angka ini bisa kita tekan hingga di bawah 20 persen,” ungkapnya.
Ia mengaitkan upaya tersebut dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, cita-cita besar itu akan sulit tercapai jika persoalan gizi dan stunting tidak ditangani secara serius.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dengan alokasi anggaran sekitar Rp200 triliun. Di Bone sendiri, dari kebutuhan sekitar 80 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru sekitar 20 yang beroperasi.
Wabup berharap jumlah tersebut terus bertambah dengan pengelolaan yang semakin profesional dan akuntabel. Ia pun mengingatkan seluruh pihak untuk berani melaporkan jika terdapat pelaksanaan program yang tidak sesuai.
“Kalau ada SPPG yang bermain-main atau tidak menjalankan tugas dengan baik, jangan ragu melaporkan. Komitmen Bupati dan saya jelas, memastikan anggaran negara benar-benar tersentuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan mengatakan masih tingginya tantangan keamanan pangan di Indonesia.
Ia mengungkapkan, kasus penyakit bawaan pangan (foodborne diseases) diperkirakan mencapai 10 hingga 22 juta kasus per tahun dengan beban biaya antara Rp64 hingga Rp200 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan bukan isu kecil. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada beban ekonomi negara yang sangat besar,” jelas Yosef.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan stunting dan meningkatnya penyakit tidak menular akibat pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi menyangkut kualitas tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik fisik maupun intelektual. Jika tidak ditangani, ini akan berdampak pada produktivitas generasi kita di masa depan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas melalui Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, serta intervensi di sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun budaya keamanan pangan dari hulu ke hilir.
Yosef juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bone atas hibah lahan untuk pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Bone.
“Dengan hadirnya UPT BPOM di Bone, pengawasan obat dan makanan akan semakin dekat dengan masyarakat. Ini adalah wujud nyata negara hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman, tidak hanya bagi Bone tetapi juga kabupaten sekitar,” katanya.
Kegiatan advokasi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan serta sesi foto bersama. (z/a)*
