WAJO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyisakan duka tersendiri bagi tuan-tuannya.
Musababnya, dari sembilan anggota DPRD Wajo periode 2019-2024 yang tergabung dalam komisi I bidang pemerintahan, hanya tiga diantara mereka yang kembali terpilih pada Pemilu 2024.
Diantaranya, Andi Merly Iswita fraksi Partai Amanat Nasional, Mustarin fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Andi Suleha Selle dari NasDem.
Sedangkan nama-nama yang tak lagi mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakilnya di parlemen yakni ketua komisi I, Ambo Mappasessu dari fraksi Partai Hanura, wakil ketua Zainuddin Ambo Saro fraksi Golkar, sekretaris Hairuddin fraksi Demokrat, serta para anggota Juniwan fraksi PDIP, Andi Mallelelang fraksi Gerindra dan Syamsu Alam fraksi Hanura.
Dengan hilangnya sejumlah nama petahana di Komisi I DPRD Wajo, hal itu mendapat kritikan dari pengamat politik di Bumi Lamaddukkelleng.
Andi Ilham salah satunya, ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat petahana khususnya di Komisi I DPRD Wajo gagal.
“Pertama, perbedaan strategi politik yang dipakai caleg petahana dengan pendatang baru. Dimana, petahana cenderung menggunakan strategi konvensional sementara caleg baru lebih kreatif, punya jiwa petarung utamanya dalam menggaet pemilih milenial,” ujar Andi Ilham, Kamis (21/3/2023).
Tidak hanya itu, Andi Ilham mengaku para petahana dalam mengemban amanah di parlemen terbilang bekerja asal-asalan.
“Mereka lebih mendahulukan kerja-kerja politik dibanding kerja sosial. Contohnya selama empat tahun belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti tenaga honorer,” tuturnya.
Dikatakan, Komisi I DPRD Wajo cenderung menjadi ekor pemerintah Kabupaten. Bukan bertindak sebagai pengawas atau fungsi tindaklanjut aspirasi masyarakat.
Terbaru, Ratusan guru honorer di Kabupaten Wajo meminta Pemerintah daerah (Pemda) Wajo membuka formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 secara besar-besaran pada Januari 2024 lalu.
Meski hal tersebut sudah ditindaklanjuti DPRD Wajo akan tetapi belum menemukan persoalan ataupun jalan keluar yang mumpuni.
“Seharusnya perjuangan anggota dewan harus proaktif. Ini menyangkut masalah banyak orang, banyak keluarga. Jangan hanya lakukan kunjungan, kordinasi dan kordinasi tapi hasilnya nihil,” tegas Andi Ilham.
Sehingg menjadi faktor penilaian dari elemen masyarakat terhadap para wakilnya di DPRD Wajo, khususnya yang membidangi Pemerintahan.
“Tentu masyarakat pasti menilai siapa yang layak mewakilinya di parlemen, bukan mereka yang sekedar datang, duduk, diam lalu buang-buang anggaran dengan motif kunjungan kerja,” tandasnya.
