PILARMEDIA.ID BONE – Wakil Bupati Bone DR. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bone Drs. Andi Gunadil Ukra, M.M., dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bone Hj. A.Wahida, M.Si., melaksanakan koordinasi di Kementerian Koperasi (Kemenkop) Republik Indonesia RI, bertempat diJl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Selasa (29 /4/2025).
Rombongan yang dipimpin oleh Wabup Bone ini, diterima langsung oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan tujuan mengkoordinasikan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan dukungan percepatan Program Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana amanah Inpres No 9 Tahun 2025.
Menteri Budi Arie mengatakan ini penting dalam pengembangan Kopdes Merah Putih. Pemetaan koperasi dan potensi desa, modul perkoperasian, sosialisasi mengenai kopdes, pendampingan kelembagaan dan konferensi Kopdes Merah Putih.
“Dalam pengembangan koperasi ini, karena perlu pendampingan usaha dan peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya.
Tidak hanya itu, tata kelola kelembagaan juga perlu menjadi perhatian. Hal ini penting karena prinsip koperasi yang sukarela.
“Berikutnya tata kelola kelembagaan, karena kita tahu tata kelola kelembagaan ini jadi isu penting. Karena koperasi ini prinsipnya sukarela, mandiri, dan gotong royong,” pungkasnya.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan desa yang sehat dan berkeadilan serta mempermudah akses masyarakat terhadap program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan Kopdes Merah Putih ini akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi di pedesaan, dengan koperasi sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan.
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi di pedesaan, dengan koperasi sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan,” ungkapnya. (*)
