Gerakan Bersama Dicanangkan, Pemkab Bone Fokus Atasi Stunting, Kemiskinan, dan Anak Tidak Sekolah

PILARMEDIA.ID, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang berdampak langsung pada masa depan generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Gerakan Bersama Penuntasan Stunting, Gizi Buruk, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, dan Anak Tidak Sekolah, yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Bone, Jl. H. A. Mappanyukki, Watampone, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan ini dipantau langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., secara virtual dari Jakarta saat melakukan kunjungan kerja.

Sementara itu, hadir secara langsung di lokasi Wakil Bupati Bone sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, Hj. Maya Damayanti Andi Akmal, S.P.

Turut hadir pula Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta tamu undangan lainnya.

Gerakan lintas sektor ini diinisiasi sebagai bentuk sinergi seluruh komponen pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, tokoh agama, dunia pendidikan, serta para pemangku kepentingan lainnya, guna mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial secara menyeluruh.

Dalam sambutannya secara virtual, Bupati Bone menekankan pentingnya kerja kolektif dan pelaksanaan program yang bertanggung jawab.

“Bone dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi angka stunting kita masih tinggi. Ini adalah sebuah ironi yang harus kita benahi bersama. Program ini merupakan bagian dari program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden RI,” ungkap Bupati Andi Asman.

“Saya  program ini dijalankan secara terencana, bertanggung jawab, dengan pelaporan yang valid dan terukur setiap bulannya.”  tutupnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Bone, Dr. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks.

“Penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak, dan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua OPD teknis. Kita memerlukan kerja sama menyeluruh, karena kemampuan anggaran daerah kita terbatas,” jelasnya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Launching Program Penanggulangan Sosial, Penandatanganan Komitmen Bersama, serta Rapat Koordinasi Akbar yang membahas strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak, dan anak tidak sekolah tahun 2025. (z/a)*