banner 728x250

Tolak Kenaikan BBM dan Penyalahgunaan BBM Subsidi Tuntutan Mahasiswa di Bone

PILARMEDIA.ID, BONE – Mahasiswa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tergabung dalam HMI Cabang Bone bersama pemilik SPBU dan DPRD Bone sepakat menolak wacana kenaikan BBM. Mereka semua menandatangani petisi yang telah disiapkan mahasiswa.

“Dengan tegas kami menolak agenda pemerintah untuk menaikkan tarif harga BBM. Dampaknya pada semua sektor di Bone, karena mayoritas masyarakat kita adalah petani yang notabenenya adalah menengah ke bawah,” kata Jenderal Lapangan Rafli Fasyah saat ditemui detikSulsel di Kantor DPRD Bone Rabu (31/8/2022).

Rafli menyebut, dengan naiknya harga bahan bakar minyak akan berdampak dengan barang-barang ikut naik secara otomatis. Begitu juga efeknya ke masyarakat semua sektor terdampak, seperti sektor ekonomi, pertanian, peternakan, dan lainnya.

“Dari HMI Cabang Bone akan terus melakukan pengawalan terhadap wacana kenaikan BBM ini. Mau itu dinaikkan atau pun tidak akan dilakukan aksi,” tegasnya.

Tak hanya penolakan harga kenaikan BBM, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait mengawasi penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Bone. Sebab sudah hampir 1 bulan ini solar langka bagi petani dan nelayan.

“Kami meminta pemerintah untuk mengawasi dan memberantas mafia sektor minyak yang menggunakan BBM subsidi tidak untuk peruntukannya. Karena pihak DPRD sudah bersepakat menerima aspirasi kami dan harus dilakukan pengawasan terhadap SPBU yang nakal,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengaku, tuntutan mahasiswa menolak wacana kenaikan BBM bersubsidi dan meminta DPRD menyatakan sikap. Seluruh yang hadir bersepakat untuk menolak hal ini.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan kami di DPRD ini kami tidak punya ruang untuk memutuskan. Namun memberikan dukungan sebagaimana yang disampaikan mahasiswa dengan melakukan koordinasi dengan jaringan fraksi kami di DPR RI,” ucapnya.

Irwandi menuturkan, selain itu aspirasi terkait penyalahgunaan BBM bersubidi. Mereka memastikan agar BBM subsidi ini harus digunakan oleh yang berhak.

“Mereka tuntut agar mengawasi soal penyaluran BBM subsidi, dan memastikan agar SPBU juga memberikan kuota kepada masyarakat yang sudah memiliki rekomendasi,” sebutnya.