banner 728x250
Daerah  

Bupati Bone: Kita Akan Bangun Mal Pelayanan Publik

PILARMEDIA.ID, BONE — Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi akan lebih memudahkan masyarakat Bumi Arung Palakka dalam hal pelayanan publik.

Hal itu disampaikan saat gelaran Reformasi Birokrasi (RB) Award 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serentak Tahun 2022 di Ballroom Sentosa Hotel Novena, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Rabu (12/1/2022).

Menurut Fahsar, kegiatan yang dilaksanakan hari ini, salah satu bentuk penjabaran regulasi yang dilaksanakan serta mendorong reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

“Kalau kita ingin melihat evaluasi nilainya masih diangka 43,72 persen predikat C. Kita berharap bisa mencapai predikat B. Kita harus meningkatkan upaya pelaksanaan birokrasi menyentuh perangkat daerah,” katanya.

Bupati dua periode itu berharap agar seluruh perangkat daerah melakukan inovasi kedepan di mana inovasi tersebut dapat diikutsertakan dalam lomba inovasi nasional.

Seperti yang kita lakukan sebelumnbya di mana menunjukkan hasil dengan adanya 116 inovasi. Salah satunya masuk inovasi nasional dengan gemar limas oleh Bappeda Bone

“Dalam rangka pelayanan ke depan. Kita akan membangun mal pelayanaan publik. Ini akan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara Sekda Bone, Andi Islamuddin memberikan penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone berprestasi.

Penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone berdasarkan kinerja selama tahun 2021.

“Ada beberapa kategori RB Award yang diserahkan Bupati Bone kepada Kepala OPD Bone yakni, 10 OPD berkinerja Istimewa, 10 OPD Sangat Memuaskan, 10 OPD Memuaskan dan 10 OPD Cukup Memuaskan,” ucap Andi Islamuddin.

Mantan Kepala BKPSDM itu menambahkan, maksud dan tujuan dilaksanakan RB Award yakni apresiasi pelaksanaan budaya kerja dan memberikan penghargaan kepada OPD yang berkinerja baik.

“Indikator penilaian internal dari Inspektorat serta penghargaan dan inovasi tingkat nasional, provinsi hingga penghargaan tingkat kabupaten. Penilaian juga dilihat dari Indikator Penilaian Utama (IKU) perangkat daerah serta realisasi anggaran,” jelasnya.

Laporan: Justang Muhammad