Urgensi Pilkada Diundur ke 2021

Oleh : Juha Matba’e

Dalam waktu dekat di beberapa wilayah masyarakat akan merayakan pesta demokrasi yang kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan desember 2020 ini.

Pesta demokrasi tahun ini (jika berlangsung) akan menjadi kegembiraan atau pun kekhawatiran masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Karena pesta lima (5) tahun ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat Indonesia untuk bisa tetap malanjutkan ataupun melakukan pergantian kepemimpinan. Di sisi lain, hal ini akan menjadi kekhawatiran yang sangat laur biasa bagi masyarakat Indonesia karena Pandemi Covid-19 yang terus bertambah jumlah orang yang tepapar oleh virus yang mematikan tersebut.

Untuk itu penyelenggara dalam hal ini KPU harus lebih berhati-hati dan lebih menyiapkan antisipasi hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat.

Jika hal itu diabaikan, maka akan berdampak pada terpaparnya Virus Covid-19 secara berjemaah.

Banyak persepsi dikalangan masyarakat Indonesia jika pilkada, pilwakot maupun pilgub tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Seperti penelitain yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun ini yang berkaitan dengan “Urgensitas Pilkada 2020 atau 2021”.

Penelitian tersebut dilakukan dengan tiga (karakteristik). Mulai dari karakteristik pekerjaan, pendidikan dan domisili.

Pertama . Karakteristik pekerjaan dari kelompok : Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25.3%, Swasta sebanyak 18.9%, Wiraswasta sebanyak 17.9%, Dosen sebanyak 11.6%, Mahasiswa sebanyak 7.4%, Freelance sebanyak 5.3% dan Lainnya sebanyak 13.7%.

Kedua. Karakteristik dari pendidikan : S2 sebanyak 56%, S1/Sarjana sebanyak 26%, SMA/Sederajat sebanyak 11% dan S3 sebanyak 7%.

Ketiga. Karakteristik dari domisili : Jawa Barat sebanyak 21,1%, DKI jakarta sebanyak 15,8%, Jawa Tengah sebanyak 13,7%, Bangka Belitung sebanyak 10,5%, Sulawesi Selatan Sebanyak 6,3%, Banten sebanyak 4,2%, Jawa Timur sebanyak 3,2%, Maluku Utara sebanyak 3,2%, Papua sebanyak 3,2%,Sumatera Selatan sebanyak 3,2%, Sumatera Utara sebanyak 3,2% dan lainnya sebanyak 12,4%.

Adapun responden yang menjawab kapan sebaiknya pilkada dilaksanakan?.

  1. Diundur ke tahun 2021 presentasenya sebanyak 74,7%.
  2. Dilaksanakan di Bulan Desember 2020 presentasenya sebanyak 25,3%.

Data tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan KPU untuk mengkaji ulang terkait pilkada yang akan berlangsung di tahun ini. Karena jika berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh LP3ES yang telah dilaksnakan di bulan September ini presentase tersebut menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat dari berbagai karakteristik lebih setuju pilkada diundur ke 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *